SatuJombang.com – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung Plus Kabupaten Jombang menggelar unjuk rasa menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Aksi berlangsung Senin (30/12) dan berpusat di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jombang.
Demonstrasi dimulai sekitar 09.00 WIB, para mahasiswa melakukan long march dari Tugu Ringin Contong menuju Gedung DPRD. Peserta aksi dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jombang membawa poster-poster menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan tersebut.
Sesampainya di depan Gedung DPRD, mahasiswa bergantian berorasi. Menurut mereka, kenaikan PPN ini memberatkan masyarakat, termasuk mahasiswa yang masih dalam masa studi.
Awalnya, aksi berjalan damai. Situasi sempat memanas ketika terjadi saling dorong antara demonstran dan aparat keamanan. Mahasiswa memaksa masuk ke dalam gedung DPRD meskipun Ketua DPRD Jombang, Hadi Atmaji, sudah menemui mereka di luar gedung. Bahkan, Hadi sempat terdorong dalam kerumunan.
Setelah situasi terkendali, mahasiswa diizinkan masuk ke gedung DPRD untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Di dalam gedung, mereka berdiskusi dengan Ketua DPRD dan mendesak agar DPRD Jombang mendukung penolakan terhadap kenaikan PPN 12 persen. Ketua DPRD Jombang menyatakan kesediaannya menandatangani pernyataan yang diajukan mahasiswa.
Asrorruddin, Ketua PC PMII Jombang, menyebutkan aksi ini dilakukan untuk mengawal aspirasi rakyat. “Kami datang ke gedung DPRD Jombang untuk mengawal aspirasi menolak kenaikan PPN 12 persen, meskipun kita ketahui kebijakan ini sudah berlaku dalam undang-undang.”
Hadi Atmaji menegaskan pihaknya mendukung aspirasi mahasiswa yang menolak kenaikan PPN menjadi 12 persen. Ia menyatakan saat ini bukan waktu yang tepat untuk menerapkan kebijakan tersebut karena kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih sepenuhnya pasca-pandemi Covid-19.
“Bagi kami, kenaikan PPN 12 persen lebih baik ditunda terlebih dahulu. Ekonomi masyarakat masih dalam tahap pemulihan. Jika kebijakan ini dipaksakan, dampaknya bisa meluas ke berbagai sektor,” ungkap Hadi kepada media.
Ia menambahkan, efek domino dari kenaikan PPN ini bisa sangat besar. Kebijakan tersebut berpotensi membebani masyarakat kecil yang saat ini sudah menghadapi berbagai kesulitan ekonomi. “Kenaikan PPN ini bisa menimbulkan efek karambol. Dampaknya akan meluas, mulai dari inflasi hingga beban ekonomi masyarakat kecil,” ujarnya.
Merespons aspirasi mahasiswa, Hadi menyatakan DPRD Jombang akan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya musyawarah di internal DPRD guna menentukan langkah terbaik dalam menyampaikan aspirasi ke tingkat pusat.
“Kami akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk membahas lebih lanjut tentang PPN 12 persen. Di tingkat DPRD, keputusan akan diambil melalui musyawarah. Saat ini, fokus kami adalah memfasilitasi aspirasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa,” jelasnya.
Asrorruddin menyatakan langkah DPRD Jombang sangat penting dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat. Ia berharap aspirasi mahasiswa dapat menjadi awal dari gerakan kolektif di berbagai daerah untuk menolak kebijakan PPN 12 persen.
“Jika Jombang bisa menjadi pionir, saya yakin daerah lain akan mengikuti. Pemerintah harus mendengar suara rakyat. Ini adalah bentuk perjuangan yang harus dilakukan demi kepentingan masyarakat kecil,” tegas Asror.
Mahasiswa berencana mengawal proses penyampaian aspirasi hingga 3 Januari 2025, sesuai janji Ketua DPRD Jombang untuk menyampaikan hal tersebut ke pemerintah pusat. Mereka berharap langkah ini dapat menjadi pintu masuk untuk membatalkan kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat bawah.
“Dengan adanya komitmen dari DPRD Jombang, kami semakin optimistis suara rakyat akan didengar. Kami berharap kebijakan ini dapat dibatalkan demi meringankan beban masyarakat kecil,” kata Asror. (Rafi)
